Pajak Listrik Stagnan, Komisi II DPRD Sampang Sebut Pemkab Tak Cermat Manfaatkan Potensi Dapur MBG

SAMPANG, koranmadura.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang menyentil keahlian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) nan dinilai kurang jeli dan tidak jeli memandang potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak penggunaan listrik.

Sorotan tajam tersebut mengemuka usai Komisi II mencermati arsip Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2026. Dalam arsip tersebut, sasaran PAD dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik Sumber Lain dipatok stagnan sebesar Rp22 miliar tanpa ada revisi kenaikan, padahal potensi riil di lapangan jauh lebih besar.

“Targetnya kan di TA 2026 itu Rp22 miliar, sedangkan di RAPBD Perubahan ini, tidak ada nan berubah. Padahal sasaran ini bisa dinaikan menjadi Rp24 miliar, karena sekarang sudah ada dapur MBG, dimana pemakaian listrik di dapur MBG itu cukup besar,” kata Ketua Komisi II DPRD Sampang, Alan Kaisan, Selasa, 8 September 2026 hari ini.

Alan membeberkan, saat ini di Kabupaten Sampang telah beraksi sekitar 146 unit dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Rata-rata perkiraan tagihan daya listrik untuk tiap operasional dapur MBG menyentuh kisaran Rp4 juta per bulan.

“Maka berasas kalkulasi kami, dengan pajak 10 persen, maka bakal didapatkan pendapatan sampai miliaran rupiah. Nah sekarang kenapa di RAPBD Perubahan TA 2026 nan ditargetkan Rp22 miliar, kenapa tidak dinaikan. Dan andaikan ini tidak dinaikan, maka kami bakal lakukan pemanggilan kembali BPPKAD beserta pihak teknis PLN. Sebab perhitungannya sudah pasti, baik dari konsumsi listrik rumah tangga, perkantoran, perbankan, bumi upaya alias industri, apalagi sudah ada dapur MBG. Makanya ini perlu diperhatikan dan dipertanyakan,” terangnya.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, laju pertumbuhan masyarakat serta mobilitas roda perekonomian di Sampang nan terus melaju berbanding lurus dengan peningkatan konsumsi daya listrik harian.

Atas dasar itu, Komisi II mengkhawatirkan adanya celah kebocoran penerimaan wilayah akibat lemahnya pemetaan potensi pajak oleh OPD terkait.

“Makanya kami sebut ini, tidak jeli memandang perkembangan di Sampang, apalagi sudah ada dapur MBG. Makanya kami agendakan pemanggilan lagi. Sebab kami cemas ini menjadi kebocoran,” pungkasnya. (Muhlis/Fine)