Antrean Penyeberangan Talango-Kalianget Belum Teratasi, Disperkimhub Siapkan Skema Baru

KABAR MADURA | Persoalan antrean kendaraan di jalur penyeberangan Talango-Kalianget, Sumenep, belum bisa diselesaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep. Kepadatan terus terjadi pada momentum tertentu. Antrean memang tidak terjadi setiap hari. 

Persoalan tersebut kerap mencuat ketika volume kendaraan meningkat, terutama pada akhir pekan serta momentum keberangkatan dan kepulangan jemaah haji maupun umrah. 

Langkah terbaru nan direncanakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Sumenep adalah menyiapkan skema baru untuk mengatur arus kendaraan sekaligus waktu sandar kapal tongkang.

Kepala Disperkimhub Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, mengakui antrean di jalur tersebut belum sepenuhnya teratasi. Menurutnya, kondisi itu menjadi salah satu persoalan nan kudu segera dicarikan solusi agar penumpukan kendaraan tidak terus berulang. 

“Memang tidak setiap hari. Kami akui, persoalan ini tetap menjadi PR (pekerjaan rumah),” kata Dadang, Rabu (9/9/2026). 

Salah satu skema nan bakal dikaji adalah pengaturan waktu sandar kapal tongkang. Pola tersebut dinilai krusial untuk mencegah antrean kendaraan terkonsentrasi pada satu sisi pelabuhan. 

“Ini berapa lama menunggunya, apakah bisa langsung berangkat alias bagaimana, kelak kami atur skemanya,” tuturnya. 

Tak hanya mengubah pola pengaturan, Disperkimhub juga bakal memastikan petugas berada di dua titik penyeberangan, ialah Pelabuhan Talango dan Pelabuhan Kalianget. Kehadiran personel tersebut diharapkan bisa mengantisipasi lonjakan kendaraan sekaligus mempercepat penguraian antrean. 

Pengawasan terhadap petugas juga bakal diperketat. Setiap personel nan bekerja diwajibkan memberikan laporan melalui kamera agar kondisi pelayanan di lapangan dapat dipantau oleh pimpinan. 

Langkah itu sekaligus menjadi corak pertimbangan terhadap keahlian petugas. Jika pelayanan tidak maksimal, Disperkimhub memastikan bakal memberikan teguran. 

“Kalau kerja alias pelayanannya tidak maksimal, jelas bakal kami tegur,” ujarnya. 

Dadang mengakui keterbatasan jumlah personel tetap menjadi salah satu hambatan dalam pengaturan arus kendaraan. Namun, keterbatasan tersebut tidak boleh menjadi argumen pelayanan kepada masyarakat melangkah tidak optimal. 

Jalur Talango-Kalianget mempunyai posisi krusial bagi mobilitas masyarakat, sehingga persoalan antrean tidak cukup hanya ditangani ketika kepadatan sudah terjadi. Pengaturan arus kendaraan perlu disiapkan sejak sebelum lonjakan terjadi, khususnya pada periode nan selama ini diketahui berpotensi meningkatkan jumlah pengguna jasa. 

Karena itu, penerapan skema baru nantinya memerlukan koordinasi antara pemerintah, operator kapal tongkang dan masyarakat. Pengaturan nan dibuat pemerintah bakal susah melangkah andaikan tidak didukung seluruh pihak nan menggunakan dan mengelola jalur penyeberangan tersebut. 

“Operator tongkang maupun masyarakat kudu mau bekerja sama mewujudkan perihal itu,” pungkasnya.